Sejarah berdirinya Jakarta Convention Center dimulai pada tahun 1991 saat Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi ke-10 Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement Summit) yang akan digelar pada 1-6 September 1992 di Jakarta. Melihat pentingnya acara ini, maka pemerintah Indonesia perlu menyiapkan lokasi yang paling representatif untuk menampung 108 delegasi negara, yang sebanyak 60 negara di antaranya langsung dipimpin oleh kepala negara atau kepala pemerintahan masing-masing. Persoalannya, saat itu Indonesia belum memiliki tempat untuk penyelenggaraan berskala international. 
Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Moerdiono, melakukan identifikasi dan survei lokasi. Saat itu ada tiga pilihan lokasi untuk tempat penyelenggaraan KTT ini yaitu Gedung MPR/DPR, Gedung Manggala Wanabhakti, dan Balai Sidang Jakarta. Ketiganya berada di kawasan Senayan Jakarta.
Pemerintah akhirnya memilih Balai Sidang Jakarta untuk digunakan sebagai venue KTT tersebut. Namun, pekerjaan tambahan yang harus dilakukan adalah melakukan renovasi besar-besaran untuk memastikan delegasi pemimpin negara dapat diakomodasi dengan baik, dengan tingkat keamanan yang tinggi dan protokoler yang ketat. Setidaknya, di kawasan ini harus dibangun gedung baru yang memadai untuk penyelenggaraan KTT. 
Di tengah keterbatasan anggaran negara, pemerintah kemudian memanggil Departemen PU untuk mengetahui kesanggupan mereka merenovasi Balai Sidang Jakarta namun, Departemen PU menyatakan tidak sanggup. Di sisi lain, para pengusaha belum ada yang menyatakan berani membangun gedung konvensi untuk kebutuhan KTT itu. Pada saat itulah Moerdiono menawarkan kepada Pontjo Sutowo, seorang pengusaha pribumi, mengenai kesediaan dan kesanggupannya untuk membangun dan menata Balai Sidang Jakarta dalam waktu 10 bulan tanpa pembiayaan APBN. Pontjo menyatakan siap. Maka diadakanlah perjanjian BOT (Built-Operate-Transfer) demi mewujudkan pembangunan gedung tersebut.

Kutipan buku "Jakarta Convention Center-Jejak Langkah Pelopor MICE Indonesia"